Tidak dipungkiri lagi Indonesia merupakan negara dengan beribu suku berlaksa budaya. Beberapa puncak budaya lokal pun tercatat sebagai salah satu peradaban dunia. Sriwijaya, Malaka, Majapahit membumbungkan nusantara dalam perdagangan maritim dunia. Hal ini diperkuat dengan catatan-catatan perjalanan penjelejah-penjelajah buana seperti Marcopolo, Ibn Batutah dll. Dari merekalah negara-negara Eropa mengenal negeri gemah ripah loh jinawi ini. Berdalih tawaran kerjasama dagang mereka menyebar di nusantara membawa misi 3 G (God, Gold, dan Glory). Awalnya diplomasi tukar menukar rempah-rempah dengan produk Eropa lama kelamaaan berubah menjadi merampas hak-hak inlander.

Imperialis-imperialis itu bukan sekedar mengeruk kekayaan bumi pertiwi, tetapi juga menjajah keragaman budaya asali bangsa. Mereka menganggap peradaban mereka adalah peradaban tertinggi di dunia dan tidak ada yang menyetarainya. Kebudayaan di luar mereka dianggap primitif dan bisa sekenak mereka untuk merubahnya. Dengan dalih objek studi budaya padahal mereka sedang menelusuri lubang-lubang kelemahan budaya bangsa ini. Celah-celah kelemahan itu dijadikan modal memperkuat cengkeraman kekuasaan mereka atas nusantara. Snouck Hugroje membuktikannya dengan patahnya perlawanan rakyat Aceh di awal abad 20.

Begitu kuatnya penjajah menggenggam pemikiran rakyat hingga hasil pengolahan budaya mereka kita anggap sebagai bagian budaya bangsa ini. Kita dibuat lupa dengan jatidiri kita sendiri. Neokasta santri-abangan, penyamaramataan struktur pemerintahan lokal, kitab-kitab undang-undang hukum pidana dan perdata yang hingga kini masih kita gunakan, korupsi-kolusi, merupakan beberapa contoh hasil pengakraban budaya penjajah berdasar budaya lokal. Teramat dalamnya imperialis menanamkan pengaruh mereka ke dalam akar pemikiran rakyat hingga tidak bisa kita berontak dan kabur darinya.

Salah satu bentuk penjajahan budaya lainnya ialah mencentang perenangkan suku-suku di Indonesia. Setiap suku diyakinkan bahwa merekalah suku terbaik, termaju, tercerahkan sementara suku lain tidak. Maka penenpatan kampung-kampung bercorak kesukuanpun banyak berdiri. Kampung Melayu, Pecinan, Kampung Arab, Kampung Jawa, dll contoh pemisahan antar suku di suatu kota. Waktu itu kita menganggapnya sebagai wilayah kesukuan. Kita berfikiran dengan terkonsentrasinya sebuah suku di perantauan dalam suatu wilayah akan mengingatkan kita pada kampung halaman, sekaligus menjaga tradisi tanah leluhur di negeri orang.

Maka tidak heran jika sekarang pun sikap mengganggap sukunya yang terbaik masih melekat disebagian elit suku. Jarangnya pernikahan antarsuku sebagai contoh eksklusifitas sebagian sesepuh suku. Sebaliknya menganggap suku lain sebagai penghambat kemajuan sukunya semakin menebal. Akhirnya pertikaian antarsuku tidak bisa dielakkan. Peristiwa berdarah tak terlupakan di Sampit, Ambon, Poso bukti sisa-sisa kedigjayaan penjajah ketika berkuasa. Entah siapa yang memulai, tetapi tragedi itu mengingatkan kita ratusan tahun yang lalu saat nusantara masih tersekat laut. Saat suku lain adalah musuh yang harus ditaklukan.

Penyelesaian konflik antarsuku itu bukannya tidak dilakukan. Banyak upaya telah dilakukan, tetapi bak bom waktu, perseteruan itu sewaktu-waktu bisa meledak. Bom itu tidak dibuat kemarin, tetapi telah terakit ratusan tahun lalu. Hanya saja tanpa disadari kita menciptakan kehancuran bangsa sendiri. Hal ini diperparah dengan ketidakempatian dari banyak pihak. Pihak ketiga ini justru memprovokatori agar perseteruan ini berlangsung lama. Banyak isu mereka usung dari agama hingga cauvinisme sebuah suku.

Memperlancar komunikasi antarbudaya dan antar suku yang selama ini macet dapat dijadikan salah satu penyelesaian konflik tadi. Ironis, jika kita melihat dunia telah menjadi kampung global sementara Indonesia masih berkutat dengan persatuan dan kesatuan. Untuk bisa terlibat dalam kampung global dibutuhkan kekuatan budaya diri kita dahulu agar tidak terinfiltrasi bentuk penjajahan baru. Bagi sebagain orang kampung global adalah gaya imperialisme baru Barat terhadap Timur.

Komunikasi antarbudaya semakin penting ketika kita berada di komunitas budaya yang berbeda. Dalam komunikasi antarbudaya perbedaan budaya merupakan modal utama lahirnya komunikasi baru. Selain bahasa pertukaran budaya lokal dapat menjadi instrumen penguat keberadaan negara. Selain Indonesia banyak negara di dunia lahir karena keragaman budaya. Amerika Serikat, Malaysia, Australia adalah contoh negara yang menempatkan kekuatan lokal sebagai ciri bangsa.

Memperkuat regulasi pemerintah pusat terhadap penerapan hukum yang adil dan bijaksana dapat dijadikan cara lain penyelesaian konflik. Jika daerah tidak bisa mengelola otonomi daerah seluas-luasnya potensi konflik sesungguhnya lebih besar terjadi. Konfrensi Malino sebuah contoh keterlibatan pemerintah pusat dalam konflik daerah, dan itu sudah seharusnya. Walau konfrensi ini menyisakan pekerjaan rumah namun kehendak untuk saling memahami antar faksi yang bertikai menunjukan bahwa bangsa Indonesia sesungguhnya mencintai perdamaian.

Melihat akar konflik tadi bukan tidak mungkin jika bangsa ini tidak memiliki seorang pemimpin yang mampu mengelola keanekaragaman etnis sebagai modal pembangunan. Permasalahan tadi akan terjawab ketika pemimpin Indonesia adalah seorang manajer antarbudaya yang cakap untuk mengurai potensi perpecahan itu. Kita tidak bisa yakin dengan slogan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) saja tanpa semua rakyat merasakan keberadaannya. Seorang manajer budaya itu ialah seorang yang memiliki kearifan budaya lokal. Manajer itu akan lebih leluasa mengambil keputusan jika ia orang nomor satu negeri ini.

Di tengah kemajemukan bangsa Indonesia adakah seorang calon presiden sekaligus manajer antarbudaya? Di sisi lain kandidat presiden yang ada sekarang justru meretas potensi konflik baru. Mereka secara terang-terangan mendikotomikan Jawa-non Jawa, Militer-sipil, Santri-Nasionalis. Koalisi kebangsaan bersaing dengan koalisi kerakyatan. Secara nyata pula mereka sedang mendulang suara dengan perbedaan itu. Fokus utama para calon presiden adalah bagaimana menuju istana dengan dukungan sesuatu yang sesungguhnya bertentangan. Mereka menjadikan rakyat sebagai objek belum menjadi subjek politik.

Seorang presiden sekaligus manajer antarbudaya bukan orang yang terjebak dalam pertentangan itu. Tetapi mereka adalah putra bangsa terbaik yang, selain seorang yang memiliki kearifan budaya, juga seorang yang memiliki jiwa toleransi yang tinggi. Ia bukan seorang yang pernah terlibat pertentangan itu, bukan pula seorang yang justru memiliki potensi untuk berkonflik. Jika, ketika ia baru menjadi capres saja sudah meresahkan dan menanamkan bibit pertikaian, tentunya ketika ia jadi penguasa dan duduk di kursi kepresidenan buah pertikaian yang ia tuai. 

Syarat lain seorang capres sekaligus manajer antarbudaya memiliki sikap demokratis. Suku-suku di Indonesia memiliki sikap demokratis yang tinggi dalam hal penyelesaian masalah. Mereka lebih suka berdialog sebelum genderang perang ditabuh. Kasus-kasus konflik antarsuku beberapa waktu lalu didorong pihak ketiga. Mudahnya bangsa Indonesia menerima ajaran Islam, salah satu sebabnya karena Islam mengajarkan kedamaian. Islam pun agama yang paling cocok dengan kultur transenden bangsa-bangsa di Indonesia. Islam memiliki Tuhan Yang Satu yang sama dengan hampir seluruh tuhan di suku-suku di Indonesia.

Menjadi presiden sekaligus sebagai manajer antarbudaya  tentunya ia harus memiliki trade record sebagai agen budaya. Di waktu lalu, Ir. Soekarno, dengan segala kekurangan dan kelebihannya, merupakan contoh seorang pemimpin sekaligus manajer antarbudaya yang tangguh. Bukan saja antarbudaya di bumi pertiwi tetapi dibuktikannya sebagai pemersatu negara-negara baru dalam konferensi Asia Afrika. Sebab ia memiliki latarbelakang keragaman budaya. Ayah Jawa, Ibu Bali, mengenyam pendidikan di tatar parahyangan, berinteraksi dengan pemuda-pemuda di seluruh nusantara bahkan dunia. Tidak dipungkiri lagi kepiawaian Bung Karno sebagai agen budaya bangsa.

Konflik antaretnis dapat disebabkan pula oleh krisis multidimensi yang memporakporandakan tatanan nilai bangsa. Soeharto dengan tangan militernya berusaha mengangkat derajat bangsa. Dibalik keberhasilan pertumbuhan ekonomi yang luar biasa ternyata menyisakan virus-virus kesenjangan sosial yang bisa menyerang kapan saja. 1998, sejarah mencatatnya.

Habibie, Abdurrahman Wahid, Megawati presiden setelah setengah abad kemerdekaan Indonesia tidak juga mampu memahami Indonesia sebagai negara berbudaya tinggi. Melihat potensi kebudayaan calon pemimpin bangsa ini, entah budaya apa lagi yang akan digunakan mereka dalam menakhodai perahu besar dengan lubang dimana-mana yang sedang berlayar di tengah badai nan dahsyat ini. Presiden memang memegang kendali bangsa tetapi Anda yang menentukan ke dermaga mana bangsa ini kelak melempar sauhnya.

 Samudera itu tiba-tiba surut. Seakan ada lubang maha besar di dasar laut yang terbuka dan menyedot air laut hingga menurunkan permukaan. Ikan-ikan menggelepar di dasar laut yang mengering. Hewan-hewan laut lainnya tersengal mencari habitatnya sesak mencari air sebagai nafasnya. Masyarakat nelayan di bibir pantai Meulaboh terheran dengan fenomena alam ini. Kiamatkah ini?

Tiba-tiba air laut itu memburu daratan yang ditinggalkannya. Tidak! Tidak hingga bibir pantai saja. Tidak hanya mengabulkan doa sang ikan yang merindukan tempat hidupnya. Air itu berlomba menyelusup setiap jengkal demi jengkal daratan. Menenggelamkan rumah-rumah nelayan, membalikkan perahu mereka, mengejar orang-orang yang berlari menjauh. Di lepas pantai delapan pulau hilang beserta isinya, tak berbekas.

Ombak setinggi pohon kelapa menyambar setiap benda yang ada di depannya. Tak peduli rumah Tuhan, jabang bayi yang baru menghirup udara dunia, nenek renta bongkok yang berdiri hrus dibantu dengan tongkat, tentara dengan senjata terkokang, nelayan dengan jala terkoyak semua disapunya. Laut murka! Gelombang itu melebihi kecepatan lari manusia. Frekuensi langkah kaki tak ada apa-apanya dibanding dengan derasnya sang gelombang.

Dalam waktu 20 menit saja Meulaboh luluh lantah. Kurang dari setengah jam saja tak ada lagi kehidupan di sana. Tak ada lagi helaan nelayan, tak ada lagi kayuhan sepeda, tak ada lagi alunan ayat-ayat suci, tak ada lagi adzan. Yang tertinggal hanyalah keheningan, kesunyian, puing berserakan, bau mayat bercampur bangkai hewan. Semuanya menyisakan kepiluan.

Kabar bencana menyebar secepat kilat. Menyadarkan kita yang jauh dari Aceh dan Sumut. Telah terjadi bencana di serambi Mekah! Gempa dengan kekuatan 9 skala Riechter disusul gelombang Tsunami memporakporandakan setiap sendi kehidupan saudara kita. Adzabkah ini? Atau Musibah? Apakah Tuhan sedang menguji hambanya? Yang pasti Allah sesuai prasangka hambanya. Dan yang pasti pula tragedi itu menyisakan ladang amal bagi kita.

Umat bersatu tak peduli apa profesinya, tak peduli kaya dan miskin, semua orang dengan kemampuan dan potensi diri yang dimiliki menyerahkan sisi kemanusiaan dalam dirinya. Selembar uang, sepasang pakaian, sedikit makanan, mereka sumbangkan guna menghalau kesedihan dari tanah rencong.

Saudaraku, Tuhan tidak membencimu, mungkin ini adalah ayat-Nya yang mesti kita baca. Jangan kau menyalahkan takdir, sebab takdir bisa berubah. Tapi, jangan kau tahan air matamu, menangislah. Menangislah, menjeritlah, mungkin itu yang saat ini bisa kau lakukan.

Kami, saudara-saudaramu di negeri seberang turut merasakan duka itu. Tetaplah semangat, bangkitlah sedikit demi sedikit. Kita tak akan tinggal diam dengan penderitaanmu itu. Sebab kita saudara.

***

Tuhan menyentil kita dengan gempa dan gelombang Tsunami. Tuhan menurunkan peringatan bagi makhluknya. Pertikaian Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) menyitir bangsa, tidak ada yang lebih berhak mengatur manusia kecuali Allah. Ketamakan kekuasaan yang didemonstrasikan GAM dengan TNI dan Polri (atas nama NKRI) menyadarkan kita tidak ada yang lebih Maha Kuasa selain Allah.

Kekuasaan Tuhan yang diamanahkan kepada manusia sejatinya sebagai bentuk kedloifan manusia dihadapan-Nya. Manusia-manusia yang haus—bahkan rakus—kekuasaan mendlolimi manusia lain sebagai makhluk yang harus ditundukkan dan pasrah dihadapan dirinya. Ia mengstatus quokan kekuasaan Tuhan pada dirinya sebagai kekuasaan dirinya an sich.

Tragedi ini, sesungguhnya Tuhan sedang mendemonstarsikan secuil saja dari keMahaKuasaan-Nya. Apa yang kita bisa lakukan dengan ‘jeweran’ Tuhan itu. Tak ada, hanya ucapan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Dari Allah kita berasal kepada-Nya kita kembali. Dari Allah kita mendapat kekuasaan, kepada Allah kita mengembalikannya.

Tak usah merenggut dengan diambilnya kembali kekuasaan Tuhan pada diri kita. Hanya sadarkah kita apa yang telah kita lakukan dengan kekuasaan itu? Sadarkah kita bahwa kekuasaan terkadang mengangkat dan tak jarang pula menjatuhkan kita.

Tidak ada yang tidak berduka. Semua orang berduka. Tapi, tidak sedikit dalam kedukaan itu  ada orang yang memancing di air keruh. Kedukaan itu dimanfaatkannya untuk melampiaskan nafsu kekuasaan yang tak terkendali dalam libido ketamakannya. Ia tega mendlolimi sesama yang sudah dloif. Ia tidak tahu bahwa Allah bersemayam di rumah orang-orang yang terdlolimi. Dan Allah mengabulkan doa orang-orang yang tertindas. Bisa saja tragedi merupakan jawaban Allah atas doa-doa yang dipanjatkan orang-orang tertindas di muka bumi ini.

Ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami, jika kami lupa atau kami tersalah. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau bebankan kepada kami beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tak sanggup kami memikulnya. Beri maaflah kami: ampunilah kami: dan rahmatilah kami: Engkaulah penolong kami, maka tolonglah kami terhadap kaum yang kafir. Amin***

Bukankah setiap anak berhak mengenal lebih dekat dunia buku? Persoalannya, sejauh mana setiap orangtua dapat mengakses pusat-pusat ilmu ini untuk diperkenalkan ke dunia anak. Karena itu, hanya orang-orang tertentu dan mereka yang berada pada level sosial tertentu yang dapat mengakses pusat-pusat buku ini.

Perpustakaan di Jawa Barat yang diharapkan dapat menjadi alternatif pencerahan dengan mengenalkan buku kepada masyarakat luas saat ini masih sangat menghawatirkan, baik dari sisi jumlah perpustakaan, koleksi buku, maupun kualitas layanannya. Perpustakaan umum masih berada di titik-titik tertentu yang jauh dari kalangan masyarakat bawah.

Baik perpustakaan maupun toko-toko buku lebih memilih lokasi pusat perkotaan daripada mendekati daerah-daerah yang masih berada pada level menengah ke bawah. Paling banter, perpustakaan saat ini tersebar di sekolah dan kampus-kampus. Koleksinya pun sangat terbatas dan banyak buku yang ketinggalan zaman (out of date) sehingga tidak mampu memberikan masukan tentang perkembangan ilmu terkini bagi pelajar dan mahasiswa.

Perlu terobosan

Sesungguhnya banyak cara jika pemerintah memiliki niat baik untuk mencerdaskan masyarakat, salah satunya dengan meningkatkan minat baca. Namun, keinginan ini memang harus didukung niat baik dan keberpihakan pemerintah terhadap pentingnya tradisi baca di masyarakat. Saya kira ini penting karena bagaimanapun pemerintah sangat berkepentingan terhadap masyarakat yang cerdas.

Bagaimana mungkin, misalnya, pemerintah daerah akan dapat membuat kebijakan yang didukung masyarakat jika masyarakatnya sendiri belum pintar. Masyarakat yang belum pintar tidak hanya dilihat dari tingkat pendidikan, tetapi juga dari kuantitas dan kualitas bacanya. Sebab, banyak orang berpendidikan tetapi malas membaca sehingga yang timbul adalah kekerasan di sekolah atau kampus, atau perkelahian antarpelajar atau mahasiswa.

Jika pemerintah daerah memiliki keinginan ke arah itu, langkah selanjutnya adalah bagaimana membuat kebijakan strategis untuk memperkenalkan ilmu lewat buku kepada masyarakat. Beberapa peluang sesungguhnya dapat dilakukan pemerintah dalam memasyarakatkan budaya baca.

Pertama, unsur sarana. Sarana sangat penting karena buku-buku yang akan menjadi konsumsi masyarakat harus berada pada tempat yang aman dari gangguan alam dan manusia. Selain itu, sarana juga harus representatif untuk memberikan kenyamanan dan keamanan bagi masyarakat yang akan membaca. Tempat ini jangan hanya dapat dijangkau masyarakat, tetapi juga harus kondusif untuk membaca. Walaupun tidak harus mahal dan mewah, tempat-tempat yang ada dapat dijadikan sarana perpustakaan masyarakat.

Dalam konteks sarana ini pemerintah daerah (pemda) dapat melakukan dua pendekatan, yaitu melalui jalur vertikal dan horizontal. Secara vertikal pemda dapat melakukan instruksi, misalnya kepada pejabat pemerintah di bawahnya, baik camat maupun lurah, untuk menyediakan ruang baca masyarakat. Semakin bawah tingkat struktur yang berfungsi, semakin banyak titik perpustakaan masyarakat ini.

Tempat ini tidak harus berlokasi di kantor pemerintahan. Yang penting di setiap kecamatan atau kelurahan harus ada satu perpustakaan atau taman bacaan masyarakat yang terbuka untuk umum.

Sementara pada jalur horizontal, pemda dapat mengimbau atau agak memaksa para pemilik perusahaan untuk menyediakan fasilitas baca bagi masyarakat. Ini berlaku khususnya bagi kantor-kantor yang mengundang banyak orang dan sangat kondusif untuk membaca. Di bank, misalnya, daripada mengantre sambil melamun tanpa aktivitas berarti, nasabah lebih baik membaca.

Pihak bank menyediakan satu ruangan kecil untuk menyimpan buku-buku yang diperuntukkan bagi masyarakat yang sedang mengantre. Fasilitas baca juga bisa disediakan di kantor pos, PLN, perusahaan leasing, bahkan yang paling ekstrem di setiap pangkalan ojek. Sambil menunggu penumpang, tidak ada salahnya tukang ojek membaca buku. Perusahaan bus kota pun dapat menyediakan buku di dalam kendaraannya. Pengusaha bus-bus ber-AC saat ini sangat memungkinkan melakukan hal ini.

Buku

Kedua, buku itu sendiri. Pada prinsipnya setiap pusat bacaan masyarakat dapat menyediakan fasilitas baca yang dapat menambah ilmu dan pengetahuan masyarakat. Akan tetapi, pada konteks tertentu buku yang disediakan tentu akan sangat berbeda ketika, misalnya, disajikan di perpustakaan pusat kota dan perpustakaan yang agak terpencil. Buku yang disediakan pihak bank juga akan berbeda dengan yang ada di pangkalan-pangkalan ojek.

Ketiga, sumber daya manusia. Bagi tempat-tempat tertentu pusat bacaan ini tentu memerlukan petugas khusus untuk mengatur regulasi buku dan melakukan perawatan. Pada saat yang sama pemda telah memberikan peluang kerja bagi masyarakat walaupun jumlahnya tidak signifikan. Meskipun demikian, pada tempat tertentu tidak diperlukan petugas khusus, cukup dengan petugas kantor yang ada. Yang penting tingkat keamanan, perawatan, dan dinamisasi kehadiran buku dapat terjaga.

Ini mungkin langkah sederhana bagi pemda, tetapi saya kira akan memberikan efek yang cukup signifikan bagi masyarakat. Sebab, pada dasarnya masyarakat bukan tidak mau melakukan aktivitas membaca, melainkan ada beberapa keterbatasan dalam mengakses tempat-tempat baca (perpustakaan) dan keterbatasan dana untuk membeli buku yang harganya cukup mahal.

Roni Tabroni Mahasiswa Pascasarjana Program Studi Komunikasi Unisba dan Koordinator Tepas Institute.

Artikel ini diterbitkan di Kompas Jawa Barat,  Selasa, 04 Desember 2007

Mahasiswa merupakan ujung tombak perjuangan rakyat di setiap negara. Mereka adalah agen non-resmi penyalur aspirasi rakyat yang bebas dari kooptasi politik kepartaian. Demikian kesan tentang mahasiswa yang tergambar dalam benak orang tua tempo dulu. Sehingga posisi mahasiswa senantiasa menempati tempat yang ajeg di hati rakyat.

Posisi mahasiswa seperti di atas hendaknya kita sadari tidak hanya sebagai apologi kejayaan masa lampau, tetapi sebagai tanggungjawab moral kita bersama sebagai penerus generasi terdahulu. Perjuangan kita tidak akan pernah usai hanya dengan bergulirnya pemimpin suatu negara atau terjungkalnya satu rezim.

Rakyat masih memerlukan kerja keras kita. Tugas utama mahasiswa sebagai agen perubahan sosial (agent social of change) harus konsisten dijalankan. Karena kelengahan kita (baca: pembacaan tidak kritis) terhadap permasalahan aktual yang muncul di masyarakat akan berdampak buruk bagi rakyat secara umum. Terutama menyangkut kebijakan-kebijakan pemerintah yang akan diterapkan dengan berbungkus tujuan menyejahterakan rakyat.

Posisi Kita

Posisi mahasiswa saat ini mulai memasuki remang-remang malam yang tak jelas. Tertutupi gelap dan kabut. Padahal posisi gerakan mahasiswa sejak dulu sebagai pengayom masyarakat dan pelaku kontrol terhadap pemerintah sudah dijadikan prasasti dalam jiwa kita.

Saat ini kita lebih banyak tertutupi gelap kehidupan glamor dan urusan vocational (dunia kerja). Sehingga daya baca kita terhadap permasalahan kemasyarakatan melemah. Dan berbuntut sikap acuh tak acuh pada nasib rakyat sebagai akar kita.

Bahkan ada diantara kita yang terjebak dalam kepentingan politik partai. Organisasi mahasiswa menjadi antek-antek (underbond) partai. Menjual idealisme kemahasiswaan demi kepentingan pribadi dan partai. Posisi yang semakin buram dan tak acuh (baca: pengkhianatan) terhadap tanggungjawab sebagai mahasiswa.

Reorientasi

Kondisi objektif mahasiswa seperti sekarang ini, hendakanya menjadi perhatian kita. Menurut saya reorientasi gerakan mahasiswa harus dikukuhkan kembali. Salahsatu langkah fundamental yang harus kita tempuh adalah peningkatan sumber daya mahasiswa dan jiwa militansi selaku mahasiswa dalam kegiatan kaderisasi. Inilah pangkal permasalahan.

Buruknya pola kaderisasi atau ketidakpedulian pada kaderisasi merupakan langkah bunuh diri terhadap organisasi atau pergerakan mahasiswa. Dengan kata lain, kaderisasi adalah esensi sebuah organisasi. Maka dari sanalah kita harus mulai melakukan perbaikan. Sebuah perbaikan menuju pergerakan yang tidak pernah selesai. Never ending movement.

Aktif di IMM UIN Bandung.

Oleh SUKRON ABDILAH

Di wilayah tatar Sunda pemuda dan pemudinya kerap disebut dengan jajaka dan mojang. Jajaka Sunda yang berwibawa, waspada dan gagah berani atau tegas adalah modal awal membangun wilayah Nusantara yang berkeadilan dan berkesejahteraan. Adapun mojang Sunda adalah partner dari jajaka yang mestinya mencerminkan kreativitas seorang perempuan dalam membangun kedaulatan daerahnya dan negeri Indonesia . 

Maka, eksistensi mojang dan jajaka semestinya bisa memberikan secercah cahaya perbaikan, khususnya bagi warga Jawa Barat, umumnya bagi seluruh rakyat Indonesia . Meskipun berasal dari etnik Sunda, mereka harus bisa berposisi sebagai duta kebudayaan lokal dan nasional, dengan melakukan tugas-tugas pemberdayaan masyarakat marjinal. Itulah tujuan inti dari berkumpulnya pemuda-pemudi pada tahun 1928, yakni agar keragaman kultural di bumi pertiwi mengerucut pada satu tekad perjuangan. Keadilan dan kesejahteraan rakyat Indonesia .

Lantas, bagaimanakah dengan peran mojang dan jajaka di era kontemporer seperti sekarang ini? Apakah rasa kesukuan mesti ditonjolkan ketika dirinya ngajowantara ditingkat Nasional? Ataukah sama dengan nasib generasi muda “hedonis” lain yang hura-hura menikmati hidup, sementara itu peran fungsional bagi kemajuan bangsa dilupakan?

Nasib kebudayaan

Berbicara tentang kebudayaan kita, nasibnya seakan terkatung-katung. Dari nama departemennya saja posisi budaya di Indonesia dan khususnya di Jawa Barat tidak sejajar dengan pendidikan. Ya, istilah sekarang adalah dinas kebudayaan dan pariwisata (Disbudpar). Dalam konteks ini, kebudayaan hanya dijadikan ajang tontonan turis asing mancanegara dan domestik saja. Sementara itu, falsafah hidup kesundaan yang diwariskan Ki Sunda, umpamanya, luput dari ingatan generasi muda di Pasundan.

Meskipun pada tahun-tahun yang lalu kebudayaan sempat memeroleh tempat duduk yang sejajar bersama bidang pendidikan dengan nama Departemen Pendidikan dan Kebudayaan (Depdikbud). Namun, hal itu tidak dapat bertahan lama. Kini posisinya ditempatkan pada bidang pariwisata yang menggusur eksistensi kebudayaan jadi semacam “komersialisasi terselubung”, sehingga makna aslinya kian terpinggirkan. Eksistensi kebudayaan kita menjadi tidak mandiri.

Dahulu semasa Orde Lama, mendiang presiden Soekarno pernah melarang bertebarannya kebudayaan musik “ngak-ngik-ngok” dan model pakaian “you can see” yang berasal dari “Barat”. Sebab, disinyalir dapat menyingkirkan jati diri asli bangsa Indonesia sehingga kesadaran untuk melestarikan kearifan budaya lokal, umpamanya luput dari aktivitas keseharian generasi muda.

Maka, prosesi pemilihan mojang dan jajaka Jawa Barat yang dilaksanakan rutin setahun sekali semestinya melahirkan generassi muda yang piawai dan berkesadaran untuk mempertahankan eksistensi budaya di tiap daerah. Karena itu, jangan hanya dijadikan sebagai ajang menghambur-hamburkan dana rakyat sementara itu mojang dan jajaka secara kualitas tidak mampu menjadi duta pemelihara dan penjaga keragaman budaya serta nihil dari semangat memajukan bangsa.

Duta kebudayaan

Mojang dan jajaka sebagai generasi muda Sunda, mesti memiliki peran yang tidak hanya bersifat sesaat. Misalnya, hanya dipajang ketika ada kunjungan duta budaya dari luar wilayah Sunda atau dari luar negeri saja. Setelah kunjungan selesai, mojang dan jajaka pun kembali kepada kehidupan sehari-hari kaum muda yang kabaruang racun yang disebarkan arus globalisasi.

Dalam posisi demikian budaya Sunda juga hanyalah dijadikan sebagai arena tontonan, bukan tuntunan; sehingga tidaklah heran jika para pinilih mojang dan jajaka Sunda tidak mampu merespon problem kehidupan warga di Tatar Sunda. Jika betul bahwa pemilihan mojang dan jajaka dilaksanakan untuk mengembalikan eksistensi budaya Sunda ditingkat nasional dan internasional; toh kenapa atmosfer kesundaan hanya terasa dalam suasana pemilihan saja.

Kabaya khas Sunda, gelung, samping, bendo, bahasa Sunda dan gaya berjalan yang rengkuh sebagai gambaran karakter barudak ngora, katanya “nyunda” itu, hanya dapat dirasakan pada saat acara-acara tersebut. Namun, pada hari-hari biasa kamarana lumpatna keluhungan budaya mojang dan jajaka Sunda?

Satu generasi muda Sunda yang semestinya menjadi duta budaya yang tidak hanya mencakup keindahan produk material dari budaya an sich. Melainkan mesti mengenalkan kearifan, keluhungan dan keindahan falsafah hidup warga lokal di tatar Sunda sehingga dapat dijadikan modal untuk membangun keharmonisan ketika berbangsa, beragama, dan bermasyarakat. Sebab, meskipun urang Sunda berhilir-mudik dengan warga non-Sunda kita tidak pernah merasa sombong, merendahkan etnis lain, dan tentunya acapkali hidup rukun berdampingan dengan para pendatang. Dalam bahasa Sunda, terkenal dengan pribahasa “someah hade ka semah”. 

Mengikis etnosentrisme

Dalam konteks kekinian, ikatan primordial kesukuan Sunda di Jawa Barat jangan terlalu dijadikan sebagai pemecah belah rajutan kolektif warga. Sebab, pada tanggal 28 Oktober 1928 juga para pemuda dan pemudi dari seluruh wilayah di Nusantara yang beragam kultur, keyakinan dan bahkan religi bersatu padu menghimpun kekuatan agar generasi muda memiliki peran bagi nasib bangsa ke depan.

Maka, ketika wilayah Indonesia yang dipenuhi oleh kekayaan etnis yang berjumlah ratusan, mojang dan jajaka Sunda semestinya mampu mengikis rasa kesukuan, karena hal itu dapat memecah belah integritas, bahkan menanamkan benih-benih etnosentrisme. Apalagi, mereka sebagai generasi muda yang kerap didukung secara fanatik oleh pendukungnya seperti halnya dalam acara reality show, tidak diciptakan menjadi masyarakat sadar budaya sesaat. Dalam bahasa lain, setelah prosesi pemilihan mojang dan jajaka selesai dilangsungkan para pinilih tidak boleh kembali tak menyadari keberadaan budaya sendiri dan kebudayaan lain.

Oleh sebab itu,  mengikis etnosentrisme dalam kehidupan adalah pekerjaan rumah yang mesti dileunyeupan oleh mojang dan jajaka Sunda sehingga rasa persatuan dan kesatuan bangsa tidak bakal terpecah-pecah. Dalam posisi seperti demikian, eksistensi mojang dan jajaka Sunda harus bisa memantik semangat generasi muda lain untuk memajukan bangsa, memadamkan api konflik dengan warga non-Sunda di Jawa Barat, dan yang paling utama tiasa turun ka warga kalangan bawah.

Itulah mojang dan jajaka Sunda yang seharusnya dipegang saat ini, karena sebagai generasi muda, pada tahun 1928 juga mereka menyatukan rasa meskipun berbeda-beda bahasa dan budaya untuk kemajuan negeri Nusantara. Maka pada konteks kekinian, mereka semestinya berperan penuh memajukan aspek sosial, ekonomi, politik dan budaya di daerah Jawa Barat dan Indonesia raya. Karena, mengutip statement Bung Karno, di pundak generasi mudalah nasib bangsa ditentukan. Wallahua’lam

Diterbitkan Kompas Jawa Barat, 15 Desember 2007.

“Bahwa secara ideologis IMM dan HMI mempunyai wewenang yang sama, barangkali kita akan heran. Mengapa Muhammadiyah memandang perlu untuk membentuk organisasi Muhammadiyahnya?”. Begitulah sebuah pernyataan yang diteriakkan Victor Tanja sekitar tahun 65-an.

 Hembusan angin Yogyakarta semakin memanas diikuti atmosfer perjuangan bangsa dalam revolusi dan perjuangan ideologi. Sejak zaman Orde Lama (1959-1965) semakin memanas, pemerintahan Indonesia yang sempat ditopang oleh NASAKOM (Nasionalis, Islam, dan Komunis) beberapa dekade mengelorakan semangat perjuangan mahasiswa di tubuh Muhammadiyah.

“Nasakom” adalah himpunan kekuatan institusi politik yang mewakili PNI, NU, dan PKI. Berdasarkan “lembaran-lembaran” literatur dikabarkan adanya institusi yang memposisikan “dirinya” sebagai oposisi. Institusi ini bernama MASYUMI, sebuah partai pilitik besutan umat Islam modernis, di bawah rintisan persyarikatan Muhammadiyah di Yogyakarta. Memilih oposisi dengan alasan enggan bergabung bersama kaum komunis.

Pergolakan suasana politik ini merembes dan tembus ke dunia kalangan mahasiswa. Berawal dari bubarnya MASYUMI pada tahun 1960 membawa efek buruk bagi organisasi kepemudaan Islam. Di antaranya GPII yang terpaksa harus “tiarap” sejenak untuk menghindari kehancuran. Tahun 60-an HMI pun terancam dibubarkan. Untungnya PII (sang adik) maju kepermukaan untuk membela kakaknya (HMI) dengan melakukan demonstrasi mengusung spanduk bertuliskan (Langkahi Mayatku Sebelum Membubarkan HMI).

Si bola api raksasa semakin meninggi posisinya, terasa panas menyengat tubuh. Organisasi-organisasi semakin gencar diterpa angin puting beliung yang dihembuskan langsung dari pertarungan elit politik. Situasi ini ternyata memberi keuntungan tersendiri bagi para mahasiswa Muhammadiyah. Karena mampu mendorong akselerasi pembentukan organisasinya yang dikenal sekarang dengan Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM).

Tujuan awal kehadirannya memang sebagai organisasi alternatif jika kemudian hari HMI dipaksa bubar oleh rezim Soekarno. Hasilnya terkesan IMM merupakan sebuah gejala “kelahiran yang dipertanyakan” dalam benak mahasiswa diluar pengetahuannya terhadap gerakan persyarikatan Muhammadiyah. Apalagi mayoritas Mahasiswa Muhammadiyah pada waktu itu banyak terhimpun di dalam tubuh Himpunan Mahasiswa Islam (HMI).

***

Waktu terus melaju dan hari pun terus berganti. Siang diganti malam, gelapnya malam dijemput terangnya siang. Minggu, bulan, sampai tahun pun saling bergantian bergulir. Perjalanan IMM (sebutan bagi Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah) tertatih-tatih namun pasti. Kadang ajeg, bahkan pernah pincang. Terpaan pembubaran kerap mengancam eksistensi IMM dengan dalih tidak perlu diteruskan sebab HMI tidak jadi dibubarkan.

Namun kehadiran IMM bukanlah untuk menggantikan HMI. Tapi sebuah kehadiran yang dirancang dan direncanakan jauh-jauh hari. Yakni semenjak tahun 1958 di bawah prakarsa tokoh pimpinan pusat Muhammadiyah yang saat itu berencana membentuk kelompok studi mahasiswa muslim dari angkatan muda Muhammadiyah. Kelahiran ini dipelopori oleh Djazman Al-Kindi yang didampingi oleh Amin Rais, Syamsu Udaya, Nurdin, Rosyad Saleh, Soedibyo Markus, Yahya Muhaimin, Moesa Arif Th dan Zulkabir.

Maka, tepat pada tahun 1962 diselenggarakan kongres mahasiswa Muhammadiyah di yogyakarta yang melahirkan organisasi dan terus berkembang menjadi kelompok studi mahasiswa Muhammadiyah di sejumlah Kota seperti: Yogyakarta, Solo, Jakarta, Bandung, Surabaya, Jember, dan Medan.

***

Pagi hari datang lagi, udara dingin terasa menampar keras setiap pribadi pejalan kaki. Bulan Syawal tanggal 29-1384 H (14 Maret 1964) di Yogyakarta ada tiang organisasi yang resmi berdiri tegak, ajeg dan kokoh yaitu Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM). Satu tahun setelah kelahirannya, IMM memformulasikan dirinya sebagai “Gerakan Mahasiswa Islam” sekaligus organisasi otonom Muhammadiyah berskala Nasional. Pada musyawarah Nasionalnya yang pertama ini Soekarno pernah menulis: “Saya Beri Restu Kepada Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah”.

Sebelum kelahiran IMM, Muhammadiyah hanya ditopang oleh Ikatan Pelajar Muhammadiyah (IPM) yang kini dikenal dengan Ikatan Remaja Muhammadiyah (IRM), Pemuda Muhammadiyah (PM), dan Nasyiatul Aisyiyah (NA) sebagai media kaderisasi untuk meregenerasi para aktor penerus gerakan Muhammadiyah.

Akan tetapi para orang tua di tubuh persyarikatan berpikir, rasanya ada kerinduan membara yang menuntut lahirnya kader-kader intelektual dari kalangan angkatan muda yang terdidik langsung di perguruan tinggi. Dan kerinduannya itu merasa terobati dengan kelahiran IMM. Sebetulnya telah ada wadah yang menampung kader-kader intelektual dari kalangan mahasiswa ini, yaitu dengan cara “dititipkan” di orgniasasi HMI. Namun karena ternyata HMI tidak mampu menjawab kebutuhan awal Muhammadiyah untuk membentuk generasi penerus persyarikatan, maka lahirlah IMM dengan tiga fungsi utamanya; sebagai Kader Bangsa, Kader Umat, dan Kader Persyarikatan.

***

Laiknya air mengalir dari hulu ke hilir, takpernah berhenti di tengah jalan walau setetes saja. Tatkala ada rintangan menghambat, maka akan berusaha naik hingga ia bisa kembali mengalir menuju tempat tujuannya. Seperti layang-layang yang terbang dilelangitan, manakala diterpa angin berhembus kencang, layang-layang tersebut terus terbang meninggi, meninggi dan meninggi.

Pada bulan Maret ini, IMM usianya tepat 43 tahun. Maka ada selentingan kalimat yang mendobraki kader IMM yakni: “Dari tanda tanya hingga usia dewasa”. Ya, dari kelahiran yang dipertanyakan hingga berusia dewasa seperti sekarang ini.

Tentunya akan selalu ada halangan-rintangan yang selama empat puluh tahun lebih ini selalu dihadapi oleh kader IMM. Ada beberapa rintangan yang mengantarkan IMM hingga usia dewasa ini. Rintangan ini dibagi menjadi empat periode, yaitu:

Periode Pergolakan dan Pemantapan

Bermula dari tahun 1964 hingga akhir tahun 1971, IMM masih bersifat lokal di Yogyakarta dan Djamhari Al-Kindi terpilih sebagai ketua pertama DPP Sementara sesuai dengan hasil Pra Munas 11-13 Desember 1964 dengan anggota: IMM Surakarta, Surabaya, Jember, dan IMM Lokal Bandung. Periode ini bisa dibilang periode pergolakan den pemantapan, karena pada periode inilah dicetuskannya ide dan gagasan untuk kemudian dikembangkan hingga masa sekarang dan masa yang akan datang.

Periode Pengembangan

Semenjak berakhirnya periode pertama (1971) sampai tahun 1975, adalah suatu  periode pengembangan IMM. Sebab periode ini merupakan periode konsolidasi pimpinan. Sedangkan organisasi tidak terlalu dipersoalkan. Akan tetapi yang lebih banyak dibahas justru menyangkut persoalan yang diwujudkan lewat program-program terperinci baik dalam bidang ekonomi, sosial, dan pendidikan.

Periode Tantangan

Roda kepemimpinan terus bergulir. Setelah kepemimpinan periode kedua (1975), bergulir ke periode ketiga hingga tahun 1985. Periode ini adalah periode tantangan. Karena pada periode ini tidak mengalami pergantian kepemimpinan Nasional yang seharusnya bergulir pada tahun 1978, tidak ada pergantian pimpinan hingga tahun 1984. Sedangkan dari luar organisasi tidak ada tantangan yang berarti.

Periode Kebangkitan

Setelah mengalami “stagnan” pada domain kepemimpinan pusat (nasional), barulah IMM mulai kembali bangkit pada periode keempat (1985-1990). Pada periode ini muncul nuansa baru dalam gerakan IMM yang dianggap berbeda dengan sebelumnya. Satu gairah atau kesegaran baru tanpa komando, tanpa paksaan, dan hal ini diharapkan dapat mewujudkan harapan-harapan, cita-cita dan kemauan kader ikatan.

            Demikian perjalanan penuh rintangan. Hembusan udara zaman semakin memanas. IMM sebuah organisasi mahasiswa tiada kata menyerah mengarungi rintangan. Mulai dari kelahirannya yang dipersoalkan, merangkak pada tahap pemantapan, memerangi rintangan, dan kebangkitannya mengantarkan usianya  hingga dewasa. Pesan dari kader yang dilahirkan dari darah Muhammadiyah ini, perhatikanlah kader IMM jangan terjadi kader loncat. Terutama untuk orang tua di PWM Jawa Barat.  Wallahua’lam

Penulis adalah Ketua Komisariat IMM UIN SGD Bandung 2007-2008.  

DALAM sebuah keterangan di katakan, “Akal yang sehat terletak dalam jiwa yang sehat”. Jika kita terapkan teori usul fiqih, ‘maf’ul mukholafah’, berarti, jiwa yang sakit akan melahirkan akal yang sakit pula. Dan sudah barang tentu segala produk dari produser yang sakit adalah barang yang sakit.

Jiwa, berdasarkan stuktur postur tubuh manusia terletak dalam raga. Artinya jiwa adalah ruh kehidupan penggerak raga seluruh makhluk hidup yang ada di dunia. Pada dasarnya seluruh makhluk di muka bumi adalah benda mati. Hanya karena Tuhan menanamkan ruh di dalamnya, maka makhluk tersebut bergerak dan lantas disebut makhluk hidup. Manusia tanpa ruh tak ubahnya sebongkah mayat tanpa nyawa yang tergeletak di atas bumi dan siap untuk dikubur di dalam tanah.

Tempo dulu, tatar Sunda (Jawa Barat) dipenuhi oleh para satria, dan jawara. Ketika pemerintahan di lokal Sunda masih berbentuk kerajaan. Mengapa, sebab untuk mempertahankan kerajaan, menaungi, melindungi, dan mengayomi rahayat-nya. Pihak kerajaan perlu lapisan para kesatria demi mengantisipasi serangan dari pihak luar (musuh). Terutama dari para jawara.

Maka tak heran jika urang Sunda terkenal dengan kesaktian wawanen dan ilmu pangaweruh (mistis). Pesalnya semenjak usia dini anak-anak urang Sunda sudah mulai dibekali oleh orang tuanya dengan olah raga dan olah jiwa yang dikenal dengan latihan kanuragan. Yang untuk konteks sekarang telah diperhalus (modern) istilahnya menjadi perguruan pencak silat. Dan untuk zaman sekarang pun, tidak jarang Jabar melahirkan petarung-petarung pakalangan yang tidak kalah berkualitas dari daerah-daerah lain.

Kalau ditilik dari makna katanya, “jawara”, menurut Kamus Umum Basa Sunda dari Lembaga Basa & Sastra Sunda dengan penerbit Tarate Bandung, berarti orang yang sok jago, ngajago, dan gelar atau sebutan bagi orang sakti mandra guna bertipikal buruk, licik, arogan, kaniyaya, dan tidak mengenal kata toleran. Yakni kalangan orang sakti yang senantiasa memperebutkan kekuasaan, permaisuri, dan harta benda.

Seiring perjalanan waktu atau perkembangan zaman, kalangan jawara dikenal sebagai orang-orang yang berjuang demi mendapatkan status sosial tertinggi di lingkungan kehidupannya. Dengan cara tarung ngadu jajaten, siapa paling kuat dialah pemenangnya.

Beda halnya dengan “satria” yang masih berdasarkan Kamus Umum Basa Sunda, adalah manusia dari golongan perajurit. Kalau mengacu pada kasta masyarakat Hindu, Satria berarti manusia yang besar wawanen (keberanian) serta bersikap jujur, tidak pernah cidra, tidak pernah nyilok-bohong (dusta), cinta terhadap rahayat, dan berani mengakui segala kesalahan yang diakibatkannya.

Artinya, satria meski bukan raja, adalah cerminan dari sosok pemimpin yang bersikap adil, jujur, terbuka, dan cinta akan rakyatnya. Dengan sikap berani mengakui segala kesalahan saja sudah mencerminkan adanya niat mulia dalam hati untuk memperbaiki segala kekeliruan langkah dalam memerintah. Bukan malah menutup-nutupi kesalahan dan memungkiri segala dosa padahal benar adanya.

Sungguh hebat dan mulia saya pikir pemerintah Jabar pada zaman dulu. Demi melindungi, membela, menaungi dan mengayomi rahayat-nya, pihak pemerintah (kerajaan) siap dan berani berjuang mati-matian demi rakyatnya. Bahkan sampai perang sekalipun, raja siap berdiri di barisan paling depan dan meski sampai gugur di medan pertempuran. Sebab itu merupakan satu kehormatan terbesar bagi pemimpin yang sesungguhnya, yakni bisa berbagi kehormatan dengan rakyat yang dipimpinnya.

Bila warga Jabar memiliki sejarah (luluhur) kepemimpinan berjiwa satria tempo dulu, mestinya dapat mewariskan sikap ke-satria-an itu pada pemimpin-pemimpin di masa sekarang. Yakni pemerintahan Jabar yang dapat mengayomi, menaungi, dan melindungi rahayat-nya secara adil, jujur, dan berpihak terhadap rakyatnya. Bukan malah menjadi pemerintah bertipikal menindas, menjajah, dan tidak berpihak akan rahayat-nya.

Itulah yang saya sebut dengan satria kontemporer, zaman ayeuna. Pemimpin yang berani dengan terbuka mengakui segala kekurangan diri, kesalahan, dan segala dosa yang diperbuat terhadap rahayat-nya. Pasalnya satu bentuk pengakuan akan kesalahan adalah cerminan akan adanya niat baik untuk intropeksi diri menuju jalan yang benar.

Bukan tipikal jawara yang numpang hirup dengan menggadaikan kesaktiannya (intelektual) untuk kepentingan pribadi. Bermental korup, pragmatis, dan licik. Itu tercermin dalam paroman, mimik muka penuh ketakutan tatkala ada wacana atau indikasi yang menyebutnya korup, tidak mampu memerintah dan terbilang gagal. Dengan berdalih, banyak alasan, dan pembelaan. Sampai gagalapakan mencari dukungan dan perlindungan. Padahal jika benar-benar merasa tidak bersalah, mengapa pula mesti ketakutan (?).

Sesuai dengan kata Jabar, yang menurut bahasa Arab berarti sakal yang ada di atas hurup-hurup hijaiyah. Artinya Jabar (sakal) diciptakan untuk menaungi segala (hurup) hal-hal yang ada di bawahnya. Yang dalam konteks pemerintahan berarti pemimpin yang dapat menuntun, mengayomi, dan menaungi rahayat-nya baik yang besar, kecil, apalagi yang paling kecil, rakyat lemah. Seperti sakal (jabar) yang menaungi hurup ‘alip’ hingga hurup ‘iya’, hurup hijaiyah seluruhnya.

Akhirnya saat sekarang kita butuh, merindukan satria kontemporer, zaman ayeuna. Manusia yang menyandang nilai-nilai spiritualitas tinggi (sehat jiwa), dan humanitas mulia (sehat raga). Yang dapat membawa Jabar menuju ke kemakmuran, kesetaraan, dan kedamaian yang geumah-ripah, repeh-rapih, geunah-meureunah dan tuma’ninah.***
Penulis, Mahasiswa Jurnalistik UIN Sunan Gunung Djati, Pegiat Studi Agama dan Kearifan Lokal Sunda, Aktivis IMM UIN Bandung.

Sejarah kelahiran Ormas, khususnya Islam senantiasa diidentikan dengan kepentingan dakwah, sosial atau pendidikan. Keberadaannya selalu “disembunyikan” dari nuansa politis. Padahal setiap kekuatan kelompok apapun pasti lahir dari sebuah seting sosial yang mendorong kemudian membentuknya.

Sejarah kelahiran Ormas Islam besar semisal Muhammadiyah, NU dan Persis, senantiasa ditarik pada wilayah dakwah dan selalu mangkir dari wacana politik. Dakwah dimaksud biasanya segala upaya ummat Islam dalam melakukan penyampaian pesan-pesan Islam yang dibarengi dengan berbagai amal nyata, tetapi minus persoalan politik. Politik senantiasa menjadi sebuah wacana yang tabu dan kemunculannya selalu dikebiri dalam kiprah Ormas Islam – dan inilah yang dibangun oleh kekuatan rezim Orde Baru.

Padahal politik dalam wacana keormasan memiliki dua konteks yang sangat penting. Pertama, politik sebagai sarana dakwah. Politik menjadi sangat penting ketika berbicara amar ma’ruf nahyi munkar. Kenapa tidak, bagaimana berjibakunya Ormas Islam menata masyarakat melalui jalur kultural, tetapi pada sisi lain, kebijakan pemerintah dalam waktu sesaat dapat meluluh lantahkannya. Kepemimpinan sudah jelas urusan publik, dan kebijakan kepemimpinan sangat berpengaruh kepada masyarakat. Baik-tidaknya atau maslahat-tidaknya sebuah kebijakan, akan sangat ditentukan oleh sejauh mana kualitas pemimpin. Untuk itulah kenapa pemimpin yang berkualitas, mengerti urusan ummat dan paham agama itu menjadi sangat penting. Ketika Ormas Islam berjuang untuk melahirkan sebuah kepemimpinan yang berkualitas dan paham ilmu agama, apakah itu bukan dakwah?

Kedua, politik sebagai seting sosial. Tidak ada Ormas Islam yang lahir dalam ruang hampa, semuanya lahir dari sebuah kenyataan politik. Baik Muhammadiyah, NU, maupun Persis, semuanya lahir dalam kondisi bangsa sedang dijajah. Pada masa-masa itu rakyat sedang berjuang keras untuk keluar dari ketertindasan. Setiap komunitas apapun yang dibangun pada masa-masa itu selalu bersinggungan dengan sebuah kepentingan politik. Jadi jika Ormas selalu mengelak dari persinggungan politik pada masa kelahirannya berarti kemungkinannya ada dua, kalau tidak menapikan sejarah, berarti Ormas itu telah terlahir kembali dan beda dengan apa yang dideklarasikan sejak awal.

Disinilah kejujuran sejarah harus dibangun. Membangun kejujuran ini pula harus dibarengi dengan sebuah upaya untuk mengambil inti spirit dari setiap founding father dalam melahirkan Ormas tersebut. Selain pesan dakwah yang menjadi garapan utamanya, para pendiri Ormas Islam selalu menggandengkan kepentingan politik dalam setiap proses dakwahnya. Itulah kenapa banyak tokoh-tokoh Ormas Islam awal yang kemudian terlibat di Masyumi pada masa itu, bahkan NU kemudian menjadi partai tersendiri. Paling tidak ini membuktikan bahwa para pendiri Ormas Islam menganggap penting sebuah kepemimpinan. Mereka berjuang, dalam konteks dakwah, untuk memelihara negara ini salah satunya dengan cara menggawangi posisi kepemimpinan. Spirit untuk selalu membangun kepemimpinan yang berkualitas inilah yang kemudian menjadi bagian dari proses dakwah yang juga mesti diwariskan pada para pengendali Ormas Islam hari ini.

Yang menjadi persoalan, ketika berbicara tentang politik atau kepemimpinan, banyak orang langsung menghubungkannya dengan Partai Politik. Parpol sebenarnya hanya salah satu instrumen politik dalam upaya membangun demokrasi dan menata masa depan bangsa. Masih banyak instrumen yang dapat dijadikan pijakan untuk berperan dalam mengisi demokrasi. Ormas bagaimanapun merupakan kekuatan yang tidak kalah pentingnya dalam memainkan manuver politik di berbagai lini. ABRI (kini TNI dan Polri) dari dulu selalu menjadi bagian penting dalam proses pengambilan kebijakan bagi pemimpin pemerintah, bahkan pada banyak kasus, para pemimpin pada masa Soeharto (sebagian pada masa kini) merasa tidak sempurna kalau bukan dari ABRI. Padahal sebagai mafhum bersama, ABRI atau TNI dan Polri bukanlah Parpol. Pertanyaannya mengapa ABRI atau TNI begitu dipertimbangkan dalam kepemimpinan dan proses pengambilan kebijakan?

Pilkada Langsung

Peluang itu semakin terbuka lebar. Jika para pemimpin Ormas baik di tingkat pusat maupun di berbagai daerah menyadari pentingnya kepemimpinan, pasti akan memanfaatkan momentum Pilkada langsung ini sebagai jalan masuk untuk memberikan kontribusi dalam membangun kualitas demokrasi. Betapa pentingnya kepemimpinan hingga Nabi mengajarkan di antara tiga orang yang bepergian harus mengangkat satu orang sebagai pemimpin. Angkatlah diantaranya satu orang yang dianggap tahu dan adil untuk menjadi pemimpin dalam setiap perjalanan.

Kemudian logika apa jika ajaran agama ini kemudian direduksi menjadi sebuah sikap yang sangat tidak acuh terhadap kemepimpinan. Dakwah yang dilakukan dirasa belum sempurna jika belum menyentuh sisi-sisi kepemimpinan. Mengapa penting, sebab antara jalur kultural dan struktural dalam dakwah tidak ada dikotomi, keduanya harus sinergi, keduanya sangat penting.

Kesadaran inilah yang kemudian harus diaplikasikan dalam sebuah rumusan strategis, bagaimana rambu-rambu Ormas Islam misalnya ketika akan memperjuangkan sebuah kepemimpinan. Tentu saja berbeda fungsi dengan Parpol, tetapi lagi-lagi Ormas dapat diperhitungkan dan menjadi penentu jika memaksimalkan potensinya. Jadi ke depan, jangan ada ceritera kalau Ormas hanya bisa “berdagang” jumlah ummat kemudian ditawarkan kepada orang-orang tertentu yang dianggap memiliki materi lebih dengan harapan akan memberi imbalan berupa dana atau dipermudah urusan-urusan tertentu. Padahal calon yang “membeli” suara Ormas belum tentu adil dan belum jelas komitmen keummatannya.

Dalam konteks Pilkada langsung ini, Ormas menjadi kekuatan yang sangat menentukan. Ormas menjadi sangat mahal. Ormas tidak dapat dirupiahkan, dan ummatnya tidak bisa “didagangkan” oleh siapapun kepada calon manapun. Ormas harus berijtihad melahirkan kepemimpinan sendiri, bukan mendorong-dorong orang lain yang tidak jelas itu.

Itulah kenapa para pemegang kendali Ormas kini harus dapat menjadikan Ormas sebagai “kendaraan” yang dapat dijadikan alat berjuang untuk melahirkan pemimpin berkualitas. Ada visi perjuangan yang jauh lebih penting ketimbang materi dan jabatan yang ditawarkan kepada para elit Ormas tersebut. Sangat banyak kader-kader Ormas yang jauh lebih mampu memimpin Jawa Barat misalnya, kalau para elit Parpol mau menggalinya. Untuk mensukseskannya, jamaah reel di berbagai daerah dan pelosok adalah modal berharga yang belum tentu dimiliki Parpol.

Jika saja dalam konteks Pilgub Jabar Ormas-ormas besar seperti Muhammadiyah, NU, dan Persis mau bersatu, saya kira selesai Pilgub. Tidak perlu ada mobilisasi massa, tidak perlu mengeluarkan dana yang teramat besar, tidak perlu menambah jaringan dan membodohi rakyat dengan janji-jani semu, dengan hanya menggandeng satu Parpol yang memenuhi syarat saja untuk pintu masuk (jika calon independen belum berlaku), kemenangan sudah di tangan.

Banyak orang yang kemudian akan menganggap bahwa proses seperti ini hanya angan-angan saja, sebab di lapangan memang kondisinya tidak semudah yang dibayangkan. Padahal, yang membuat sesuatu mudah atau tidak bukan proses tetapi niat dan keinginan. Kalau Ormas-ormas besar ini memiliki niat dan keinginan yang sama, saya kira semuanya tidak akan sesulit yang dibayangkan.

Jadi yang sulit sesungguhnya bukan bagaimana proses teknis di lapangan, tetapi mau tidak para elit Ormas besar di Jabar ini menyatukan diri dalam kerangka agenda bersama ini. Kalaupun selama catatan sejarah sangat sulit menyatukan Ormas-ormas ini, saya kira semua kita adalah manusia yang senantiasa mengalami proses adaptasi terhadap persoalan sosial. Kenapa tidak ketika ada agenda keummatan yang sama, semuanya bisa duduk bersama untuk mengisi kepemimpinan di Jabar. Segalanya akan menjadi sangat mungkin, semuanya akan menjadi mudah, jika kita memiliki keinginan bersama (untuk tidak mengatakan harus ada musuh bersama) yaitu membangun Jabar yang lebih baik. Saya kira ini akan menjadi catatan sejarah tersendiri, dimana Ormas Islam bisa bersatu untuk konteks kepemimpinan di Jawa Barat. Dan mengapa tidak jika upaya ini akan menjadi semacam snow ball yang akan berimbas pada Pilpres 2009.

Penulis adalah Mahasiswa Pascasarjana Jurusan Komunikasi UNISBA, Wakil Ketua PW Pemuda Muhammadiyah Jawa barat dan Pengurus GPI Jawa Barat.

http://roni-tabroni.blogspot.com/2007/09/mempertegas-visi-politik-ormas-jabar.html

M Dawam Rahardjo (1995) berpandangan bahwa pesantren adalah lembaga yang dapat mewujudkan proses perkembangan sistem pendidikan Nasional. Secara historis pesantren tidak hanya mengandung makna keislaman an sich, melainkan menampakkan keaslian (indegeneous) daerah Indonesia; sebab lembaga yang serupa sudah terdapat pada masa kekuasaan Hindu-Budha, sedangkan Islam meneruskan dan mengislamkannya.

Pondok pesantren Islam sebetulnya banyak berperan mendidik sebagian bangsa Indonesia sebelum lahirnya lembaga-lembaga pendidikan lain yang cenderung mengikuti pola “Barat” yang modern. Oleh karena itu, lembaga pendidikan pesantren acapkali dijuluki sebagai basis pendidikan tradisional yang khas Indonesia. Pondok pesantren berkembang pesat dan lebih dikenal kegiatannya kira-kira sejak tahun 1853 dengan jumlah santri sekitar 16.556 dan tersebar pada 13 kabupaten di pulau Jawa (Z. Dhofier; 1994).

Lantas, pertanyaan yang patut diajukan dalam tulisan ini adalah: bagaimana peta tantangan yang akan dihadapi oleh lembaga pendidikan warisan dari perpaduan budaya asli Indonesia dan khazanah keislaman dalam menjawab tantangan modernitas? Apakah mesti menyesuaikan (ngigeulan) zaman ataukah sampai pada mengelola (ngigeulkeun) tantangan era modern yang cenderung menggusur manusia pada pemahaman yang positivistik?

Sebab, sebagai satu-satunya lembaga pendidikan swasta, pesantren memiliki kekuatan yang dahsyat hasil dari motivasi dari para pendirinya (founding fathers) untuk mencerdaskan bangsa tanpa mengurusi “tetek bengek” keuntungan ekonomis semata. Melainkan menjalankan amanat pendidikan profetik yang digariskan oleh ajaran Islam sebagai penghantar terwujudnya manusia yang memiliki harkat, derajat dan martabat yang sangat urgen untuk dimiliki oleh setiap manusia di era modern ini.

Pesantren dan Santri

Menurut catatan sejarah, pesantren merupakan lembaga pendidikan Islam yang diwariskan oleh Syeikh Maulana Malik Ibrahim sekitar abad 16-17 M, seorang guru “walisongo” yang menyebarkan ajaran Islam di tanah Jawa. Sedangkan secara kebahahasaan, pesantren berasal dari kata “santri” yang berarti guru mengaji (bahasa tamil) dengan awalan “pe” dan akhiran “an” yang berarti tempat tinggal (mondok moe) para santri. Dengan demikian, pesantren merupakan mesin copy-an yang bertugas mem-print out manusia pintar agama (tafaquh fi al-din) serta mampu menyampaikan keluhungan ajaran Islam (syi’aru al-islam) kepada masyarakat.

Dalam Al-Quran dijelaskan bahwa: “Dan hendaklah ada di antara kamu sekalian segolongan ummat yang menyeru kepada kebaikan, menyeru kepada yang ma’ruf dan mencegah dari yang mungkar, merekalah orang-orang yang beruntung” (Q.S. Ali-Imran; 3 : 104). Artinya, dengan kreasi kultural berupa pendirian pesantren dalam khazanah Islam Indonesia merupakan tonggak awal penegakkan misi profetik (al-nubuwat) untuk menyebarkan kebaikan (al-khair) hingga dapat menghidupkan nilai-nilai ketuhanan (ilahiyah) dan kemanusiaan di jiwa umat.

Sebagai lembaga penghasil santri, tentunya pesantren harus menghasilkan santri (output) yang berkualitas dan bermanfaat bagi masyarakat sekitar. Output tersebut selain berimplikasi secara personal, juga mesti berdampak positif secara sosial. Adapun hasil implikasi tersebut dapat dilihat dari intensitas keuntungan yang diproduksi pesantren terhadap lingkungan sekitar, di antaranya berupa keuntungan pragmatis bagi aspek budaya, pendidikan dan sosial.

Secara kultural, kehidupan seorang santri di pesantren ternyata seringkali dihiasi dengan prinsip hidup yang mencerminkan kesederhanaan dan kebersamaan melalui aktivitas “mukim”. Lalu, dari aspek edukatif pesantren juga mampu menghasilkan calon pemimpin agama (religious leader) yang piawai menjawab dan memenuhi kebutuhan praktik keagamaan masyarakat sekitar, hingga aktivitas kehidupannya diberkahi Allah. Sedangkan dalam aspek sosial, keberadaan pesantren seakan menjadi semacam “community learning centre” (pusat kegiatan belajar masyarakat) yang berfungsi menuntun masyarakat agar hidup dalam kesejahteraan fisik, psikis dan spiritual.

Kendatipun secara output tidak selalu sesuai dengan kebutuhan, setidak-tidaknya secara ideal pendidikan pesantren mampu mencetak calon-calon ahli agama yang siap diterjunkan ke masyarakat. Tidaklah heran jika pesantren sebagai “laboratorium sosial” banyak membidani kelahiran tokoh-tokoh yang dihormati serta ikut andil dalam pembangunan bangsa lewat sumbangsih pemikiran konstruktif-transformatif. Misalnya tercermin dalam pribadi K.H.A.Dahlan (pendiri Muhammadiyah), K.H.A.Hasan (tokoh ulama Persatuan Islam), Hasyim Asy’ari (pendiri NU), H.O.S Tjokroaminoto (pencetus SI), Muhammad Natsir (mantan Perdana menteri), Dien Syamsuddin, Abdurrahman Wahid, Nurchalis Madjid dan yang lainnya merupakan aktor intelektual yang dididik lembaga pendidikan asli masyarakat Islam Indonesia seperti Pesantren.

Modernisasi

Jika mencari lembaga pendidikan yang asli Indonesia dan berakar kuat dalam masyarakat, tentu akan menempatkan pesantren di tangga teratas. Namun, ironisnya lembaga yang dianggap merakyat ini ternyata masih menyisakan keberbagaian masalah dan diragukan kemampuannya dalam menjawab tantangan zaman, terutama ketika berhadapan dengan derasnya arus modernisasi. Sebab, modernisasi telah menguatkan subjektivitas individu atas alam semesta, tradisi, dan agama.

Manusia juga menjadi bebas dalam merealisasikan kehidupannya tanpa campur tangan kekuatan lain di luar dirinya sendiri. Maka, modernitas sebagai periode sejarah yang khas dan superior telah membuat orang percaya bahwa zaman modern lebih baik, lebih maju, dan memiliki referensi kebenaran lebih banyak dari zaman sebelumnya. Selain itu, modernitas akan menciptakan sikap optimisme dan berbagai kualitas positif tentang masa depan serta kemajuan yang menjadi tema sentral dalam peradaban sejarah umat manusia (Fahrizal A. Halim, 2002: 19-20).

Dalam khazanah tradisi pesantren terdapat kaidah hukum yang menarik untuk diresapi dan diaplikasikan oleh pesantren sebagai lembaga pendidikan yang mesti merespon tantangan dan “kebaharuan” zaman. Kaidah itu berbunyi, “Al-Muhafadzatu ‘ala al-qadim al-ashalih wa al-akhzu bi al-jadid al-ashlah”, artinya: melestarikan nilai-nilai Islam lama yang baik dan mengambil nilai-nilai baru yang lebih baik. Dengan hal ini mengindikasikan bahwa pesantren patut memelihara nilai-nilai tradisi yang baik sembari mencari nilai-nilai baru yang sesuai dengan konteks zaman agar tercapai akurasi motodologis dalam mencerahkan peradaban bangsa.

Jika tradisi besar Islam direproduksi dan diolah kembali, umat Islam akan memeroleh keuntungan yang besar sekali, di antaranya adalah memiliki “tradisi baru” yang lebih baik. Maka, ketika pesantren tampil dengan wajah baru akan menciptakan apa yang disebut Cak Nur dengan psychological striking force (daya gugah baru). Untuk itu, tidak arif rasanya jika para pengelola pondok pesantren mengabaikan arus modernisasi sebagai penghasil nilai-nilai baru yang baik – meskipun ada sebagian yang buruk – apabila pesantren ingin progresif mengimbangi perubahan zaman.

Dengan tidak meninggalkan ciri khas keislaman, pesntren juga mesti merespon perkembangan zaman dengan cara-cara kreatif, inovatif, dan transformatif. Alhasil, persoalan tantangan zaman modern yang secara realitas seakan menciptakan segala produk amoral yang menyibakkan tirai-tirai batas ruang dan waktu seperti dalam gejala global media informasi dapat dijawab secara akurat, tuntas dan tepat sasaran oleh lembaga pendidikan bernama pesantren. Wallahua’lam

Keringat mengalir deras ketika seluruh gerak jasad berusaha mengerjakan sesuatu. Tanpa kenal lelah, seluruh manusia berlomba-lomba mewujudkan selgala pengharapan dan keinginan yang imajinatif menjadi sebuah realitas yang nyata terasa. Ketika diri dan jiwa tak berkekuatan (baca: malas), maka segala jejalan angan-angan hidup akan segera terkubur dalam sebuah kesunyian. Tak bergeming sedikit pun dan hanya penyesalanlah yang akan didapatkan manusia lalai (al-wailun) serta tidak pernah mau mengasah diri dengan life skill, pendidikan, dan keahlian mengambil peluang ketika sebuah kemalangan menerjang.

Pantas saja, bangsa ini dari tahun ke tahun tak menampakkan secercah cahaya kemajuan dalam pelbagai aspek kehidupan. Hal ini merupakan imbas negatif yang dibawa oleh sebuah kemalasan dan kerusakan roda bangsa bernama ketidakberfungsian kaum muda. Alhasil, bangsa ini seakan kehilangan “bisa”, apalagi kalau berada di tengah-tengah Negara digjaya, kita seakan menjadi bangsa kerdil yang tak diperhitungkan. Bahkan, paling banter hanya dijadikan sebagai wilayah transaksi pengurasan potensi alam saja.

Namun, kita tak menyadari bahwa pengurasan tersebut merupakan penginjakan bangsa asing yang tak menghargai jati diri bangsa. Sehingga eksistensi bangsa tak pernah dianggap ada (wujudu kaadamihi) walaupun dari kalangan muda dan kaum tua ada yang menyuarakan suara kor penolakan terhadap praktik tak berperikemanusiaan dan berperikehutanan bangsa asing tersebut.

Bulan September yang lalu salah satu sungai di Kalimantan Timur tercemar limbah industri sehingga berdampak terhadap perkembangan sosial, ekonomi, politik, bahkan budaya 2000 warga yang teraliri aliran sungai. Dua bulan kebelakang, kondisi ekosistem hutan di sekitar perusahaan Freeport misalnya, semakin degradatif dari tahun ke tahun sehingga berekses negatif terhadap produktivitas alam Provinsi Papua ke depan. Bahkan, satu bulan yang lalu gunungan sampah di Bantar Gebang, kembali menelan tiga korban jiwa seakan mesti dijadikan pelajaran berharga (al-ibrah) bahwa sistem pengelolaan sampah di Indonesia masih menggunakan cara yang tidak arif.

Dengan kondisi di atas, tak salah kiranya kalau Buya Safi’I Ma’arif menganggap bahwa bangsa kita cenderung menggunakan politik rabun ayam. Karena kebijakan yang dicetuskan tidak populis, tidak visioner, tidak reformatif, tidak revolutif, bahkan tidak memiliki semangat untuk maju (tamaddun). Coba saja kita lihat perilaku ayam yang berpandangan rabun. Ia (ayam) tidak akan pernah satu kali pun melihat dengan jelas segala sesuatu yang berada dihadapan dengan jarak sepuluh meter. Alhasil, aktivitasnya hanya berputar di sekitar itu-itu saja dan tidak pernah ada perubahan yang signifikan.

Begitu juga dengan kondisi bangsa kita hari ini. Setelah tujuan ideal reformasi diperjuangkan oleh Pak Amien Rais pada tahun 1998 dan berhasil menggulingkan pemerintahan otoritarian Suharto; ternyata tidak serta merta direspon oleh para politikus bangsa ini. Pada akhirnya, sewindu pasca reformasi itu berlalu kemajuan bangsa seakan menjadi sesuatu yang sulit untuk diraih dan diwujudkan.

Utopiskah perjuangan pak Amien Rais dan generasi muda bangsa ini? Tidak tentunya kalau Muhammadiyah mampu mencetak (print out) generasi muda yang cakap dalam pelbagai ranah kehidupan, misalnya unggul dalam intelektual, anggun dalam moral serta luhung dalam amal perbuatan (amaliah jasadiyah). Ketiga aspek tersebut semestinya menjadi titik pusat perhatian kaderisasi ormas besar sekaliber Muhammadiyah sehingga mampu menelurkan generasi muda yang tidak rabun penglihatan karena modal utama memajukan bangsa ini adalah memiliki penglihatan yang futuristik.

Maka, tak heran jauh-jauh hari Allah SWT mengabadikan pesan perenialisme gerakan reformasi dalam sebuah ayat-Nya: “Sesungguhnya Allah tidak akan (pernah) merubah kondisi suatu kaum (bangsa), sehingga mereka mengubah sesuatu yang ada pada diri mereka sendiri” (Q.S. Ar-Ra’d: 11). Salah satunya adalah mereformasi wilayah “personality” generasi muda sebagai roda penentu kemajuan bangsa yang pada saat ini sedang membutuhkan kader-kader yang handal, jujur dan berjiwa reformatif dalam segala bidang.

Tujuannya agar kedaulatan bangsa dan Negara terbangun secara ajeg dan tahan banting. Namun, sudah berdaulatkah bangsa dan Negara tercinta ini? Sebuah pertanyaan yang sangat susah dicari jawabannya karena kendati bangsa ini telah merdeka selama 60 tahun lebih masih tetap belum berdaulat. Ketika politik global demikian mencengkram pun, negeri Indonesia seakan tidak mampu mengajegkan martabat seperti halnya Malaysia sehingga cenderung menjadi bangsa penurut atau pengekor (Tajuk Rencana, SM/16-30 April 2006).

Oleh sebab itulah, memperbaiki roda bangsa agar dapat bergelinding kembali adalah sebuah keniscayaan. Roda kemajuan bangsa itu salah satunya terletak di pundak pemuda yang memiliki kecakapan intelektual, moral dan kecerdasan mengelola aktus sehingga dapat mengubah kondisi bangsa ke arah yang lebih baik. Tidak malah mengubahnya ke kondisi yang buruk, apalagi kalau sampai menghancurkan segala potensi alam yang terkandung di negeri berpuluh-puluh ribu pulau dan sebagai penjelmaan alam kosmologis surga (nuqilat al-zannah) ini.

Last but not least, kerusakan roda bangsa harus mulai kita perbaiki agar lajunya mulus tanpa hambatan apa pun. Terutama roda kemajuan yang telah rusak parah, seperti kondisi generasi muda yang ternina-bobokan gemerlap konsumerisme, dan tentu saja harus diganti ulang dengan roda yang lebih gress dan kuat. Ya, roda yang lebih gress tersebut adalah generasi muda yang berkecakapan luhung nan agung. Insyaallah perubahan bangsa akan kita raih bersama-sama dengan cemerlang secermelang sinar bintang-bintang di langit nun jauh di sana. Semoga saja! Wallahu A’lam

Penulis adalah Mantan Ketua Lembaga Pers Ikatan (LPI) PC. IMM Kota Bandung 2005-2006; alumnus Mahasiswa Fakultas Dakwah & Komunikasi UIN SGD Bandung.